FREEPORT; SI KAMBING HITAM

FB_IMG_1438568433910_resized

Oleh Alex Runggeary

“sudah begitu banyak hasil tambang diangkut Freeport keluar Papua……Rakyat Papua tetap miskin di atas tanah sendiri” – Charles Simare Mare, Anggota DPD Papua di Resto Dua Nyonya Jakarta Minggu 25/10 (www.hatre.co) Pada kesempatan tersebut beliau menyatakan bahwa hanya Jokowi yang berani menentang Freeport dan seterusnya.

Ternyata tidak hanya Pak DPD, kelompok masyarakat Papua tertentu juga punya pandangan yang sama bahkan lebih berani “kami akan mengajak masyarakat Papua turun ke jalan memboikot produksi Freeport kalau kontraknya diperpanjang”. Kelompok ini juga berpendirian sama; kehadiran Freeport di Papua tidak membawa perubahan masyarakat Papua. Masyarakat tetap miskin. Kini sudah waktunya masayakat Papua bangkit melawan Freeport.

Bahkan ada teman pengurus Partai juga mendukung pernyataan Rizal Ramli beberapa waktu lalu agar Freeport di ambil alih Pemerintah dan menyerahkannya ke BUMN. Alasannya sama kehadiran Freeport tidak membawa dampak pada masyarakat Papua. Bahkan membawa dampak negatif berupa pelanggaran HAM dan seterusnya.

Pemahaman-pemahaman seperti tersebut diatas berkembang luas ditengah masyarakat tanpa bisa diredam. Bahkan masyarakat sudah membenarkan dan memahami bahwa permasalah pembangunan masyarakat Papua adalah tanggung jawab Freeport. Masyarakat yang sengsara hidupnya diatas tanahnya yang kaya adalah akibat ulah Freeport dan seterusnya. Pokok ‘e Freeport harus bertanggung jawab soal pembangunan Papua.

Apalagi Jokowi telah menari perang dan menabuh genderang perang – tidak ada perpanjangan kontrak Freeport – masyarakat makin bersemangat – menyalahkan Freeport dan bila perlu “menggantung Freeport”.

Hanya saja semangat Jokowi ibarat orang sakit rematik dan memaksakan diri untuk menari perang – menari perang diluar ruangan perundingan. Yang penting kan Pencitraan bahwa Pemerintah punya power untuk menentukan. Dalam hal yang terakhir ini memang benar adanya karena memang kontrak akan berakhir 2021. Pertanyaannya adalah apakah Pemerintah benar-benar sudah siap – mempertimbangkan komplikasi yang nyata-nyata akan timbul. ( baca artikel saya sebelum ini – Freeport: si buah simalakama).

Pertanyaan besar yang terus dibiarkan menggantung tanpa ada upaya untuk membahami dengan sunggh adalah:

“Apakah benar Pembangunan Indonesia Daerah Papua dan Masyarakatnya adalah tanggung-jawab Freeport?”

Saya ingin mengajak Anda keluar sebentar dan melihat dalam lingkup dunia yang lebih luas, bagaimana praktek seperti ini terjadi di negara lain didunia.

Perusahaan bisnis dimanapun didunia prinsip kerjanya sama. Perusahaan hanya bertanggung-jawab kepada pemegang saham. Kenapa? Karena pemegang sahamlah yang menanamkan uangnya kedalam usaha yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Setiap orang yang menanamkan uangnya mengharapkan hasil keuntungan dari uangnya yang telah disetor.

Dengan uang para pemodal tersebutlah perusahaan bisa melakukan kegiatannya; membeli alat berat dan berbagai mesin lainnya, membayar kapal, menggaji pekerja, membangun jalan dan jembatan untuk memungkin perusahaan beroperasi. Semuanya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan prioritas adalah memberikan keuntungan kepada para pemodal/pemegang saham tersebut.

Perusahaan bekerjasama dengan pemerintah setempat agar dapat menjamin operasi perusahaan berjalan aman dan lancar. Bagian pemerintah dalam operasi perusahaan telah disepakati dan apa itu serta besarannya dicantumkan dalam perjanjian atau kontrak. Perusahaan punya kewajiban untuk memenuhi apa yang tercantum dalam kontrak tersebut seperti membayar royalti, pajak, bea ekspor dan seterusnya.

Praktek hubungan pemerintah dan perusahaan seperti ini bisa kita dapati dimanapun. Pemerintah mendapatkan porsi dalam bisnis perusahaan sesuai dengan isi kontrak. Kalau kemudian pemerintah dan masyarakat merasa kurang banyak, maka harus dirundingkan kembali pada kesempatan kesepakatan kontrak berikutnya. Namun bila dirasa tidak perlu memperpanjang kontrak – adalah hak sepenuhnya dari pemerintah yang mewakili rakyatnya. Hanya dalam kasus Freeport – terlanjur ada komplikasi.

Pemeritah menggunakan akumulasi hasil-hasil yang diperoleh dari perusahaan berupa; royalti, pajak dan bea ekspor untuk membangun rakyatnya. Itu adalah juga praktek di negara lain. Artinya tanggung jawab pemerintah adalah melakukan negosiasi dengan pengusaha/perusahaan untuk mendapatkan porsi yang besar dari pembagian keuntungannya. Agar bisa menggunakan uang tersebut untuk membangun rakyatnya. Pemerintah tidak bisa menyerahkan warga-negara dan sebagian wilayah negara untuk dikelola oleh perusahaan. Teori dan praktek seperti ini tidak ada di dunia.

Mari kita kembali ke laptop.

Jadi Pemerintah Republik Indonesia lah yang bertanggung-jawab membangun rakyat Indonesia termasuk daerah dan masyarakat Papua dengan hasil dari Freeport. Pemerintah berkewajiban menjaga kelangsungan operasi sampai batas waktu yang disepakati bersama dalam kontrak.

Kadangkala kita merasa kenapa Freeport tidak bisa menyediakan dana untuk membantu membangun Papua, misalnya. Hal ini menjadi sangat rumit karena harus mempertanggung-jawabkannya di Dewan Komisaris misalnya. “kalau kita perusahaan mengeluarkan uang sebesar ini apa dasarnya?” – “dasarnya kasihan pak!” – Didunia bisnis tidak ada seperti itu setiap keputusan ada dasar analisis yang kuat. Kalau Freeport sekarang membantu masyarakat lokal – itu perjuangan mereka sendiri tanpa letih akhirnya disepakati dana khusus tersebut. Perusahaan juga punya komitmen dalam program – Social Responsibility. Ini semua dana tambahan yang bisa tercantum di kontrak – bisa tidak. Tetapi yang pasti besarannya telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Direksi/Dewan Komisaris.

Kalau sekarang rakyat Papua tetap menderita dalam kehidupannya sehari-hari, daerah ini juga tidak berkembang dalam pembangunan sebagaimana mestinya – apakah itu kesalahan dan kelalaian Freeport?

Atau Freeport dimajukan menjadi sorotan publik dengan pemahaman yang keliru – agar kesengsaraan rakyat Indonesia dan Papua ada legitimasinya bahwa Freeport telah lalai. Point kelalaian membangun masyarakat yang tidak pernah tercantum dalam kontrak. Kesengsaraan rakyat Papua selama ini dan daerah ini adalah kegagalan Pmerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah – yang pada kesempatan yang baik ini kegagalan tersebut dilimpahkan ke Freeport.

Karena memang ada pihak yang harus disalahkan – ada pihak yang harus menjadi kambing hitam – pas waktunya sekarang memanfaat pemahaman yang keliru dari masyarakat untuk menyembeli – si kambing hitam – Freeport. Pemerintah menghindar dari tanggung-jawab. Mantap ale……….!

(baca juga artikel saya sebelum ini; “Tanggung-jawab Siapa?)

Penulis adalah Alumni Asian Institute of Management (AIM) – Manila – Philippines

FREEPORT; SI KAMBING HITAM

FREEPORT; SI KAMBING HITAM

Oleh Alex Runggeary

“Sudah begitu banyak hasil tambang diangkut Freeport keluar Papua……Rakyat Papua tetap miskin di atas tanah sendiri” – Charles Simare Mare, Anggota DPD Papua di Resto Dua Nyonya Jakarta Minggu 25/10 (www.hatre.co) Pada kesempatan tersebut beliau menyatakan bahwa hanya Jokowi yang berani menentang Freeport dan seterusnya.

Ternyata tidak hanya Pak DPD, kelompok masyarakat Papua tertentu juga punya pandangan yang sama bahkan lebih berani “kami akan mengajak masyarakat Papua turun ke jalan memboikot produksi Freeport kalau kontraknya diperpanjang”. Kelompok ini juga berpendirian sama; kehadiran Freeport di Papua tidak membawa perubahan masyarakat Papua. Masyarakat tetap miskin. Kini sudah waktunya masayakat Papua bangkit melawan Freeport.

Bahkan ada teman pengurus Partai juga mendukung pernyataan Rizal Ramli beberapa waktu lalu agar Freeport di ambil alih Pemerintah dan menyerahkannya ke BUMN. Alasannya sama kehadiran Freeport tidak membawa dampak pada masyarakat Papua. Bahkan membawa dampak negatif berupa pelanggaran HAM dan seterusnya.

Pemahaman-pemahaman seperti tersebut diatas berkembang luas ditengah masyarakat tanpa bisa diredam. Bahkan masyarakat sudah membenarkan dan memahami bahwa permasalah pembangunan masyarakat Papua adalah tanggung jawab Freeport. Masyarakat yang sengsara hidupnya diatas tanahnya yang kaya adalah akibat ulah Freeport dan seterusnya. Pokok ‘e Freeport harus bertanggung jawab soal pembangunan Papua.

Apalagi Jokowi telah menari perang dan menabuh genderang perang – tidak ada perpanjangan kontrak Freeport – masyarakat makin bersemangat – menyalahkan Freeport dan bila perlu “menggantung Freeport”.

Hanya saja semangat Jokowi ibarat orang sakit rematik dan memaksakan diri untuk menari perang – menari perang diluar ruangan perundingan. Yang penting kan Pencitraan bahwa Pemerintah punya power untuk menentukan. Dalam hal yang terakhir ini memang benar adanya karena memang kontrak akan berakhir 2021. Pertanyaannya adalah apakah Pemerintah benar-benar sudah siap – mempertimbangkan komplikasi yang nyata-nyata akan timbul. ( baca artikel saya sebelum ini – Freeport: si buah simalakama).

Pertanyaan besar yang terus dibiarkan menggantung tanpa ada upaya untuk memahami dengan sungguh adalah:

“Apakah benar Pembangunan Indonesia Daerah Papua dan Masyarakatnya adalah tanggung-jawab Freeport?”

Saya ingin mengajak Anda keluar sebentar dan melihat dalam lingkup dunia yang lebih luas, bagaimana praktek seperti ini terjadi di negara lain di didunia.

Perusahaan bisnis dimanapun didunia prinsip kerjanya sama. Perusahaan hanya bertanggung-jawab kepada pemegang saham. Kenapa? Karena pemegang sahamlah yang menanamkan uangnya kedalam usaha yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Setiap orang yang menanamkan uangnya mengharapkan hasil keuntungan dari uangnya yang telah disetor.

Dengan uang para pemodal tersebutlah perusahaan bisa melakukan kegiatannya; membeli alat berat dan berbagai mesin lainnya, membayar kapal, menggaji pekerja, membangun jalan dan jembatan untuk memungkin perusahaan beroperasi. Semuanya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan prioritas adalah memberikan keuntungan kepada para pemodal/pemegang saham tersebut.

Perusahaan bekerjasama dengan pemerintah setempat agar dapat menjamin operasi perusahaan berjalan aman dan lancar. Bagian pemerintah dalam operasi perusahaan telah disepakati dan apa itu serta besarannya dicantumkan dalam perjanjian atau kontrak. Perusahaan punya kewajiban untuk memenuhi apa yang tercantum dalam kontrak tersebut seperti membayar royalti, pajak, bea ekspor dan seterusnya.

Praktek hubungan pemerintah dan perusahaan seperti ini bisa kita dapati dimanapun. Pemerintah mendapatkan porsi dalam bisnis perusahaan sesuai dengan isi kontrak. Kalau kemudian pemerintah dan masyarakat merasa kurang banyak, maka harus dirundingkan kembali pada kesempatan kesepakatan kontrak berikutnya. Namun bila dirasa tidak perlu memperpanjang kontrak – adalah hak sepenuhnya dari pemerintah yang mewakili rakyatnya. Hanya dalam kasus Freeport – terlanjur ada komplikasi.

Pemeritah menggunakan akumulasi hasil-hasil yang diperoleh dari perusahaan berupa; royalti, pajak dan bea ekspor untuk membangun rakyatnya. Itu adalah juga praktek di negara lain. Artinya tanggung jawab pemerintah adalah melakukan negosiasi dengan pengusaha/perusahaan untuk mendapatkan porsi yang besar dari pembagian keuntungannya. Agar bisa menggunakan uang tersebut untuk membangun rakyatnya. Pemerintah tidak bisa menyerahkan warga-negara dan sebagian wilayah negara untuk dikelola oleh perusahaan. Teori dan praktek seperti ini tidak ada di dunia.

Mari kita kembali ke laptop.

Jadi Pemerintah Republik Indonesia lah yang bertanggung-jawab membangun rakyat Indonesia termasuk daerah dan masyarakat Papua dengan hasil dari Freeport. Pemerintah berkewajiban menjaga kelangsungan operasi sampai batas waktu yang disepakati bersama dalam kontrak.

Kadangkala kita merasa kenapa Freeport tidak bisa menyediakan dana untuk membantu membangun Papua, misalnya. Hal ini menjadi sangat rumit karena harus mempertanggung-jawabkannya di Dewan Komisaris misalnya. “kalau kita perusahaan mengeluarkan uang sebesar ini apa dasarnya?” – “dasarnya kasihan pak!” – Didunia bisnis tidak ada seperti itu setiap keputusan ada dasar analisis yang kuat. Kalau Freeport sekarang membantu masyarakat lokal – itu perjuangan mereka sendiri tanpa letih akhirnya disepakati dana khusus tersebut. Perusahaan juga punya komitmen dalam program – Social Responsibility. Ini semua dana tambahan yang bisa tercantum di kontrak – bisa tidak. Tetapi yang pasti besarannya telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Direksi/Dewan Komisaris.

Kalau sekarang rakyat Papua tetap menderita dalam kehidupannya sehari-hari, daerah ini juga tidak berkembang dalam pembangunan sebagaimana mestinya – apakah itu kesalahan dan kelalaian Freeport?

Atau Freeport dimajukan menjadi sorotan publik dengan pemahaman yang keliru – agar kesengsaraan rakyat Indonesia dan Papua ada legitimasinya bahwa Freeport telah lalai. Point kelalaian membangun masyarakat yang tidak pernah tercantum dalam kontrak. Kesengsaraan rakyat Papua selama ini dan daerah ini adalah kegagalan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah – yang pada kesempatan yang baik ini kegagalan tersebut dilimpahkan ke Freeport.

Karena memang ada pihak yang harus disalahkan – ada pihak yang harus menjadi kambing hitam – pas waktunya sekarang memanfaat pemahaman yang keliru dari masyarakat untuk menyembeli – si kambing hitam – Freeport. Pemerintah menghindar dari tanggung-jawab.

Mantap ale……….!

(baca juga artikel saya sebelum ini; “Tanggung-jawab Siapa?)

Penulis adalah Alumni Asian Institute of Management (AIM) – Manila – Philippines

FREEPORT; SI KAMBING HITAM

ACEH DAN KONSEP NEGARA

Oleh Alex Runggeary

“Saya rasa wajar-wajar saja, mereka (rumah ibadah dan umat kristiani) tidak punya izin, aliran sesat aja kita bongkar” – “…..kebanyakan haram, ya patutlah” demikian Muzakir Manaf Wakil Gubernur Gubernur Aceh di Hermes Hotel Jumat 23/10/15 (www.acehterkini.com)

Sewaktu saya membaca berita ini saya seakan shock – “koq bisa ada pernyataan seperti ini?” Selama beberapa waktu ini kita disuguhi berita-berita lewat medsos tentang pembakaran gereja dan umat yang menangis histeris.

Ada bebarapa hal yang tersulam menjadi satu kesatuan yang menghasilkan model pikiran – pikiran seperti pak Wakil Gubernur. Hal-hal tersebut adalah soal izin yang hakekatnya adalah tidak mungkin ada karena memang aturan yang dibuat tidak untuk menjawab realita. Rules are produced as a part to entertaining the majority. Ini bisa kita perbaiki ke depan selama landasan berpikir kita sama dan lebih luas dan menuju Indonesia yang kokoh.

Hal lain adalah soal warga negara dan hak warga negara. Sewaktu saya sersentak membaca pernyataan Pak Mualem – nama panggilan pak Wakil Gubernur – pertanyaan saya yang muncul di benak adalah “what’s wrong?”

Saya berusaha mencari alasan yang ada dibalik pikiran pak Mualem – dan saya rasa tidak hanya beliau yang berpikiran demikian – kebanykan orang Aceh akan berpikir demikian. Ternyata setelah menelusuri relung-relung logika saya – saya bisa salah dalam hal ini – saya sampai pada pandangan saya bahwa “pernyataan pak Mualem adalah hal yang wajar dalam konteks pemikiran orang Aceh” – kebenaran relatif terhadap pola pikir yang melandasinya.

Pertanyaan saya berikutnya adalah “mengapa demikian?”

Jawabannya adalah pola pikir orang Aceh beda dengan kebanyakan kita orang Indonesia. Konsep Negara Republik Indonesia yang berdasar UUD45, konsep Pancasila, konsep Bhineka Tunggal Ika dan konsep Islam Indonesia tidak ada dalam pola pikir dan pola sikap serta perilaku keseharian orang Aceh.

Menelusuri perjalanan panjang orang Aceh, mereka punya ideologi sendiri – perang sampai akhir untuk mempertahankan kemerdekaan Aceh. Mereka terlahir sebagai pejuang-pejuang tangguh – Cut Nyak Dien – Teuku Umar – tokoh-tokoh Aceh yang menggagumkan dunia.

Belum lagi bicara soal agama – Aceh “serambih Mekkah” – mereka adalah orang-orang yang patuh beragama dan cenderung jadi fanatik pada agama. Tidak ada yang salah mengenai itu.

Pertanyaaan berikutnya, so apa yang sebanarnya salah atau lebih tepat belum dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Aceh? Ia adalah mendidik orang Aceh untuk menjadi orang Indonesia. Orang Indonesia yang mengerti akan hakekat Negara Republik Indoensia – yang katanya sih – dari Sabang sampai Merauke (?).

Kalau benar kita berada pada satu kesatuan wilayah Indonesia yang menyatukan kita, maka marilah kita berusaha dengan keras untuk membahami juga UUD 45 – Pancasila – Bhineka Tunggal Ika dan Islam Indonesia.

UUD 45 menjamin warga-negaranya memiliki hak yang sama hidup di Negara Repunlik Indonesia. Pancasila membawa panji-panji kemanusiaan dan demokrasi. Bhineka Tunggal Ika dan Islam Indonesia – yang menjadi Model Islam Dunia – Islam yang Toleran – Islam yang Damai – lahir dari warisan kerekatan berbagai warna budaya dan kepercayaan suku-suku bangsa yang bertebaran di Nusantara – di Indonesia.

Dikala gereja-gereja dibakar di Aceh bagi orang Aceh adalah wajar !  Pertanyaan terakhir adalah “Apakah juga Negara menanggap wajar tindakan tersebut?” – Jawaban sementaranya adalah rupanya Negara yang diwakili Pemerintah juga mengganggap wajar akan perihal pembakaran gereja. Pasti banyak tidak sependapat tetapi – evidence tell the truth – the truth tells us the other way around – bukti nyata Negara atau Pemeritah tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya. Bahkan Satpol PP sebagai aparat pemerintah menjadi ujung tombak dalam petaka ini – petaka bangsa – bangsa Indonesia.

Pembakaran gereja dan pembakaran hutan menjadi satu kesatuan yang tidak mendapat response yang optimal dari pemerintah. Wajar saja sebagian wilayah di Sumatra Selatan sudah akan mendeklarasikan kemerdekaan mereka – pisah dari Indonesia.

Papua dalam hal ini tidak usah ditanya lagi – kebakaran hutan – HAM – Otsus – perpanjangan kontrak Freeport – bagai bom waktu!

Aceh adalah bagian pertama Indonesia yang lepas. Selama bergabung kembali ke Indoensia tidak ada upaya serius untuk “membrain-wash” pola pikir – pola pikir  orang Aceh ke pola pikir menjadi bangsa Indonesia. Aceh adalah negara merdeka dalam pikir – budaya dan tindakan yang berbeda. Konsep Negara Kesatuan belum menjadi pemahaman orang Aceh.

“Janganlah memanggang perasaan rakyat..kegelisahan menjadi magnet kembalinya TNI dalam gelanggang politik, walau ia kekuatan politik non-legal – tetapi menjadi legal apabila mendapat dukungan rakyat” – Achmad Soetjipto Ketua umum Purnawirawan AL – Mantan KSAL (Kompas kamis 13 Agustus 2015)

MERDEKA!!!!!!!!!

Penulis adalah Alumni Asian Institute of Management (AIM) – Manila – Philippines.

ACEH DAN KONSEP NEGARA

PANCASILA; Sistem Nilai dalam Tatanan Organisasi

Oleh Alex Runggeary

Pembakaran bagunan gereja di Aceh membawa keprihatinan yang mendalam, keperihan serta air mata bagi mereka yang beragama Nasrani. Selain itu menggucang rasa bagi mereka yang masih percaya bahwa Indonesia adalah negara yang berazaskan Pancasila dengan semboyan Bihneka Tunggal Ika. Disana hidup berbagai suku bangsa dan agama dalam rukun yang damai.

Pluralisme adalah warisan kebanggaan bangsa yang telah diperjuangkan oleh Gus Dur dan terus disuarakan oleh Romo Frans Magnis Suseno. Telah menjadi pelita bagi Ormas Pemuda Islam Anshor dan bangsa Indonesia menjunjung nilai kemanusiaan – hidup rukun dalam perbedaan.

Dunia telah melihat Indonesia sebagai model Islam yang patut di copy paste – ia adalah Islam Indonesia yang telah diperkaya dengan budaya setempat, sudah berlangsung turun remurun. . Dan tentunya budaya Indonesia bagaikan kain tenun yang berwarna-warni dari unsur benang yang beda warna – menghasilkan karya indah yang memang patut ditiru.

Namun rupanya ini adalah gambar luarnya tetapi didalamnya tetap menyimpan potensi kerenggangan diantara sesama benang? Apa sih penyebab keindahan yang kemudian menjadi renggang tersebut?

Jawabannya adalah karena penyelenggara negara khususnya Pemerintah mengabaikan Nilai Hakiki bangsa yaitu Pancasila. Orang menganggap remeh kadangkala saya temukan bahkan sambil ketawa “apa itu Pancasila?”

Pancasila sendiri menjadi dangkal maknanya pada masa pemerintahan Orde Baru yang ingin agar menjadi pengetahuan wajib bagi warga. Maka sebagian dari Anda mungkin masih ingat semacam “program menyeragamkan pemahaman tentang Pancasila.” Pancasila ditafsirkan menjadi sangat dangkal pada tataran pikir. Tidak mendalam pada menjadi sikap dan perilaku dalam keseharian warga. Kita punya konsep Pancasila yang luar biasa – sebagai sistem nilai tetapi tidak pernah menghargai apalagi mau mempelajarinya dengan sunggu-sungguh. Apalagi mengaplikasikannya.

Saya mulai menyadari pentingnya sistem nilai dalam suatu organisasi sewaktu mendalami segmen Strategi dalam ilmu bisnis. Bukalah mata dan telinga Anda dan lihatlah sekeliling Anda. Anda akan termukan bahwa semua bisnis yang sukes didunia adalah lingkup bisnis yang didasari oleh Strategi Bisnis yang baik.

Strategi yang baik memiliki unsur yang tak terelakan tidak bisa dihindari, harus hadir dan ada yaitu; Visi, Misi dan Nilai. Yang pertama dan yang kedua sudah biasa kita dengar. Tetapi yang ketiga tenggelam dibawah pemahaman kita yang dangkal.

Tiga unsur utama ini terjalin dan terwujud kedalam Strategi Bisnis. Tentunya setelah tiga unsur utama maka progran kerja dan target capaian kemudian dipetakan dan ditetapkan serta disepakati. Sepanjang perjalanan mencapai untuk mencapai hasil-hasil maka kewajiban pimpinan tertinggi sampai terendah secara terus menerus mengarahkan organisasi untuk searah dan setujuan dengan “mendemontrasikan nilai organisasi dalam setiap langkah kerja secara internal maupun saat bersinggungan pelayanan dengan pihak pelanggan.” Ini yang namanya sistem nilai yang dianut oleh organisasi bisnis. Mereka bisa sukses besar karena secara “konsisten berperilaku sesuai sistem nilai.”

Saya berani bertarung bahwa Anda tidak akan menemukan organisasi bisnis tingkat dunia yang sukes tanpa adanya sistem Nilai. Nilai yang diblender kedalam sikap dan perilaku keseharian.

Maka dimanakah letak Pancasila dalam konteks ini?

Negara Republik Indoensia dan negara manapun didunia adalah juga “organisasi”. Maka wajib hukumnya untuk memilik Visi, Misi dan Sistem Nilai. Kalau negara punya Pembukaan Undang-Undang Dasar, saya menafsirkan itu sebagai Visi. Maka Misinya adalah Isi Undang-Undang Dasar dan penjabarannya dalam berbagai Undang-Undang. Aplikasinya adalah Pembangunan yang didukung dengan APBN setiap tahunnya.

Maka Indonesia yang kita cintai ini melaksanakan pembangunan Indonesia “tanpa sistem nilai”(?). Karena Pancasila tidak pernah ikut serta dalam derap langkah keseharian hidup kita.

Ada berbagai bukti yang menguatkan pendapat ini. Saya ingin menyampaikan 2 bukti saja yang sangat mengganggu keberadaan saya sebagai manusia yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Dua hal tersebut adalah pembakaran gereja di Aceh dan satu lagi adalah hukuman mati.

Pembakaran gereja tidak dapat dibenarkan dalam konteks Negara Republik Indonesia yang menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Addendum). Setiap warga negara Indonesia dilindungi hak-haknya. Negara dan warganya berpedoman pada sistem nilai Pancasila – Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan seterusnya. Diikuti dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Maka pembakaran ataupun pembogkaran paksa gereja-gereja di Aceh adalah bentuk pembangkangan warga terhadap Negera. Saya bahkan berpikir bisa jadi ini bentuk pemberontakan terhadap Negara.

Bukti nyata adalah tidak ada satupun bentuk intervensi Negara untuk meredam kegiatan ini. Mengembalikan rasa aman warga di dalam Negaranya.

Soal lainnya adalah Hukuman Mati yang tidak sejalan dengan Nilai Pancasila. Kata orang kan ada Undang-Undangnya. Undang-Undang seharusnya turunan atau uraian tingkat praktis dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Seharusnya semua bentuk undang-undang yang bertentangan dengan UUD dan Pancasila harus ditinjau ulang karena menyalahi aturan baku yang berlaku. Kalu dipersahaan kita terbitkan SOP maka SOP tersebut adalah turunan dari SOP diatasnya bukannya malah bertentangan. Ingat filosofi memberi hukuman adalah untuk memberikan rasa jera bukan untuk membalas dendam. Undang-Undang tentang Hukuman Mati mutlak direvisi.

Akhirnya sebagai Negara kita telah kehilangan tata-nilai. Marilah kita hidupkan kembali Nilai Pancasila. Kita tegakan lagi semboyan Bhineka Tunggal Ika, kita tampilkan diri Indonesia sebagai Role Model Dunia – Islam yang Toleran – Islam Indonesia yang kita banggakan.

Penulis adalah Alumni Asian Institute of Management (AIM) – Manila – Philippines

PANCASILA; Sistem Nilai dalam Tatanan Organisasi

FREEPORT; si buah simalakama

20151022_174454_resized

oleh Alex Runggeary

“Si buah simalakama – dimakan ibu mati tidak dimakan ayah mati!’ – pilihan menjadi sangat sulit. Sedahsyat itukah……………?

Kata Jokowi dan Rizal Ramli tidak akan memperpanjang kontrak karya Freeport. Pemerintah akan mengambil alih operasinya, mau dinasionalisalikan. Akan diserahkan kepada BUMN sebagai pengelolanya. Ini nada-nada yang sengit diawal munculnya desas-desus bahwa akan ada perpanjangan kontrak Freeport. Ini datangnya dari Sudirman Said yang telah memberi tanda ke Freeport bahwa kontraknya akan diperpanjang.

Terlepas dari masih ada lagi dua tahun untuk merunding, situasinya mendesak agar Pemerintah memberikan tanda bahwa kontrak akan diperpanjang. Dengan demikian Freeport bisa mulai melakukan inverstasi sekitar $18 milliar untuk mengembangkan tambang bawah tanah dan juga untuk perluas Smelter di Gresik.

Kalau Pemerintah tidak bermaksud atau sementara tidak memberikan tanda untuk memperpanjang kontrak Freeport maka Freeport tidak akan melakukan investasi tambahan sebesar nilai tersebut. Artinya produksi akan menurun dengan sendirinya dan akan berdampak langsung pada penerimaan Pemerintah di bidang pajak dan royati serta bea ekspor.

“APBN bisa collapse kalau Freeport tidak didukung untuk tambahan investasi $18 milliar” – kata Teten Masduki, Kepala Staff Kepresidenan. Memang karena “sumbangan” Freeport pada APBN masih signifikan.

Freeport hanya mau menambah investasi tersebut kalau ada tanda awal bahwa kontraknya akan diperpanjang. Bagaimana tidak ini akan ada tambahan investasi cukup besar dan tentunya jangka waktu recoverynya akan bisa jadi melewati tahun 2021, tahun berakhirnya masa kontrak. Kalau tidak ada kepastian jadi repot juga.

Tetapi Jokowi sudah terlanjur bersemangat untuk tidak memperpanjang kontrak Freeport bagaimana mau disuruh memberikan tanda dengan menyetujui tambahan dana investasi dimaksud?

“Jokowi malu-maluin dan tidak becus, turun dong?” – itu kata Effendi Simbolon anggota DPR dari Fraksi PDIP. Komentar beliau ini pada saat Jokwi membagi-bagikan sembako kepada warga. “Nggak ngefek!” katanya lagi. Effendi menyoroti berbagai perkembangan dihampir semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara turun ke titik yang mengkhawatirkan. Semuanya serba lesuh dengan salah satu indikasi eknomi yaitu rupiah yang terus melemah dan bertahan pada posisi tersebut. Artinya pasar bereaksi negatif terhadap kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi.“Jokowi malu-maluin dan tidak becus, turun dong?” – itu kata Effendi Simbolon anggota DPR dari Fraksi PDIP. Komentar beliau ini pada saat Jokwi membagi-bagikan sembako kepada warga. “Nggak ngefek!” katanya lagi. Effendi menyoroti berbagai perkembangan dihampir semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara turun ke titik yang mengkhawatirkan. Semuanya serba lesuh dengan salah satu indikasi eknomi yaitu rupiah yang terus melemah dan bertahan pada posisi tersebut. Artinya pasar bereaksi negatif terhadap kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi.

Maka sepertinya semakin sangat sulit bagi Pemerintah untuk tidak memberikan tanda kepada Freeport bahwa “no worries” silah melakukan tambahan investasi. Efeknya adalah bahwa soal “perpanjangan kontrak akan kita bicarakan.”

Kalau terus memberikan kesan bimbang menerima tambahan investasi Freeport apalagi ada kesan kuat yang tercipta tidak memperpanjang kontrak Freeport. Maka jangan harap investor akan membaca itu sebagai sesuatu yang positif. Efek langsungnya adalah dollar akan semakin langka. Dengan demikian akan membuat rupiah nilai terus anjlok relatif terhadap dollar. Adalah hukum pasar barang yang lanka tetapi banyak peminatnya akan terus naik harganya.

Kalau Pemerintah menerima atau menyetujui tambahan investasi Freeport akan turut berdampak posistif ke pasar. Termasuk juga memperpanjang kontrak Freeport. Semua hal yang digembar-gemborkan selama ini bisa dirundingkan di meja perundingan, bukan di pasar loak. Dan ini yang paling penting apa yang disepakati dan dituangkan dalam perjanjian itu yang dipegang oleh kedua belah pihak. Kita harus belajar melalui prosedur kerja yang baik dan belajar patuh pada kesepakatan. Kita kan juga sudah manusia modern!

Terserah Pemerintah sekarang, mau memperpanjang kontrak Freeport dengan konsekwensi sumber daya alam Indonesia terus dikuasai asing. Hal ini bisa terjadi karena kita cenderung mengejar enaknya – uangnya – tetapi tidak mau bekerja keras – tidak mau investasi. Kalau Freeport sudah bercokol berapa puluh tahun di Indonesia khususnya Papua – dan selama itu kita tidur! Sekarang ini baru kita tergagap bangun dan berlagak kuat untuk segala macam hal yang ada dalam benak kita. Tetapi kenyataannya kita masih lemah karena terlelap dalam tidur yang panjang.

Rupanya kita kena mabuk karena tadi sempat sedikit menggigit buah simalakama. Untungya kita tidak mati hanya “mabuk.” Bangunlah dan menyiapkan diri secara terstruktur untuk lebih kuat dimasa depan. Semoga ada Indonesia yang kokoh dan kuat untuk mengolah Sumber Daya Alamnya sendiri.

Penulis adalah Alumni Asian Institutanjloke of Management (AIM) – Manila – Philippines

FREEPORT; si buah simalakama

SIMPANG – SIUR

Oleh Alex Runggeary

Freeport; Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya pada Liputan 6.com mengatakan bahwa Pemerintah mengancam mencabut kontrak karya PT Freeport Indonesia apabila tidak memenuhi tiga syarat yaitu menaikan royali emas dan tembaga, memproses limbah berbahaya dan melepas saham. Indonesia tidak menikmati keuntungan dari perpanjangan kontrak selama ini dan seterusnya.

Pada dasarnya nada Rizal Ramli yang semula keras akan mengambil alih operasi Freeport, pada saat penyampaian di acara Rembug Nasional di Warung Solo Jakarta, lebih kalem. Beliau menginkan agar royalti yang selama ini hanya 1% harus naik menjadi 6 atau 7%. Membuang limbah beracun harus diproses terlebih dahulu. Dan jangan lagi gunakan berbagai alasan untuk menahan disvestasi.

Pada dasarnya ini seharusnya menjadi materi yang harus digodok bersama oleh Pemerintah untuk dibicarakan dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Khusus untuk aspek limbah beracun saya menjadi tanda-tanya apakah benar Freeport membuang limbah beracun? Berapa besar efek dari limbah beracun tersebut? Kalau mengutip pernyataan Leon Sawai bahwa proses limbah Freeport sudah sesuai dengan AMDAL. Artinya sudah sesuai dengan aturan Pemerintah yang berlaku. Pertanyaan lainnya apakah AMDAL sudah sesuai dengan standar tertinggi lingkungan sedunia yang berlaku saat ini?

Saya menjadi ragu dan khawatir jangan-jangan ukuran-ukuran yang berlaku saat ini masih jauh lebih rendah dari ukuran-ukuran yang seharus? “Did you really lowering the barn?” Apakah Freeport menyimpan sesuatu rahasia selama ini? Saya hanya takut kebiasaan jelek yang tertular ke perusahaan multinasional – “menyapuh sampah kebawah karpet.”

Kalau ini yang terjadi saya merasa tidak perlu menunggu sampai ada perpanjangan kontrak. Harus disepakati kedua pihak untuk segera menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Masalah lain bisa menyusul dan mengikuti aturan waktu yang ditetapkan oleh perjanjian.

Kembali ke soal ancaman menghentikan kontrak Freeport, akhirnya sama seperti ulasan saya sebelumnya sudah terlanjur ketahuan posisi Pemerintah. Apalagi pada waktu yang bersamaan Teten Masduki – Kepala Stafff Kepresidenan – menyatakan bahwa kalau Freeport tidak didukung untuk menambah investasinya sekitar $18 miliar maka imbas akan ke APBN. “APBN bisa collapse”. Freeport menyumbang nilai yang cukup besar lewat royalti, pajak dan bea keluar.

Lagi-lagi kartu lemah Pemerintah menampakan diri tanpa harus report mencari tahu. Pada akhirnya sepertinya sih kedua belah pihak – Pemerintah dan Freeport saling membutuhkan. Tetapi saya berharap tidak melemahkan Tim Pemerintah untuk tetap mengajukan tuntutan porsi yang lebih besar pada kesempatan perundingan mendatang.

Ada soal lain yang perlu kita perhatikan yang disampaikan Teten. Pak Jokowi menginginkan lima hal yang perlu disepakati pada perundingan mendatang; meningkatkan royalti, divestasi usaha (?), kandungan lokal, pembangunan industri dan pembangunan Papua.

Kandungan lokal yang mana? Pasti nasional! Apakah ada perhatian bagi “kandungan lokal” Papua? Selama ini hanya pengusaha nasional yang menikmati previlage soal “kandungam lokal” ini. Pengusaha lokal hanya bisa gigit jari. “Oh kita sudah banyak membantu banyak pengusaha lokal” – Berapa banyak? Berapa nilai uang yang terlibat? Dalam bidang apa saja? Kalau mau fair mungkin saja dari segi jumlah orang – pengusaha lokal lumayan jumlahnya. Tetapi yang pasti yang bisa – “mengais remah-remah.” Dari segi segi jumlah nominal uang yang terlibat sudah pasti adalah pihak luar. Ya ka Ya! Soal ini belum selesai disini akan tetap muncul pada bagian tulisan saya lainnya nanti.

“Pmbangunan Papua” buat saya ini agak aneh karena pembangunan Papua seharusnya menjadi tanggung-jawab Pemerintah. Namun demikian kita juga belum tahu model yang dimaksudkan. Cukup meerepotkan juga bagi Freeport karena harus menghadapi dua sisi ; sisi Pemerintah dan Sisi Masyarakat Papua. Cukup berat tantangannya tetapi dengan model dan pendekatan yang baik seharusnya menjadi permainan yang menarik.

Any way, ada soal lain yang sedikit membuat tanda-tanya buat saya adalah pernyataan Rizal Ramli tentang “cadangan emas bisa kita pakai untuk menekan harga dollar menjadi Rp.5.000,- Apakah bisa? Biasanya hal seperti ini hanya untuk menunjukan bahwa “hey teman ini loh saya masih kuat, masih punya cadangan emas sekian banyak” Percaya ndak sih sama gue? Maksudnya kalau teman percaya mereka akan tetap mengajak traktiran makan. Demikian juga didunia bisnis, yang namanya “sentimen pasar” (?). Faktor psychologis lebih memegang peran pada saat mengambil keputusan.

Lagian model “ikatan” emas dan mata uang saat ini sudah semakin lemah karena memang hanya ada ikatan psychologis tadi. Dulu memang ada di Amerika Serikat yang namanya Federal Reserve. Disama ada setumpukan emas yang disimpan dan Pemerintah hanya boleh mencetak lembaran uang dollarnya setara dengan nilai simpanan emasnya Federal Reserve. Pada waktu menganut sistem ini cetak mencetak uang tidak semudah sekarang. Artinya nilai uangnya relatif stabil karena nilai relatif terhadap cadangan emas yang tersedia.

Pada waktu pemerintahan Nixon, era awal 70-an(?) dia mengeluarkan kebijakan untuk melepas nilai dollar “mengambang” tidak lagi mengingkatkan diri/nilai ke emasnya Federal Reserve. Maka nilai uang menjadi longgar – naik turun sesuai permintaan. Kalau Pemerintah kekurangan uang tinggal cetak lagi. Semakin banyak uang beredar dipasar semakin turun nilainya.

Kalau sekarang ada statement dengan cadangan emas yang besar dapat menurunkan nilai dollar ke Rp.5.000,-? Saya ragu karena alasan diatas dan yang terpenting saya sebagai investor ndak ngaruh. Masa emasnya masih dalam bentuk batu apalagi didalam gunung, yang benar saja. Posisi saya akan menjadi “wait and see!”

Kalau sekarang ada statement dengan cadangan emas yang besar dapat menurunkan nilai dollar ke Rp.5.000,-? Saya ragu karena alasan diatas dan yang terpenting saya sebagai investor ndak ngaruh. Masa emasnya masih dalam bentuk batu apalagi didalam gunung, yang benar saja. Posisi saya akan menjadi “wait and see!” Apa lagi dimunculkannya situasi ketidak-pastian. This may be happened now and then.

Kalau Pemerintah kita tentunya akan mengandalkan cadangan devisa sebagai andalan dalam mengerem anljoknya rupiah. Cadangan devisa semakin dikuras semakin lemah posisi Pemeritah. Apalagi Indonesia tidak punya andalan ekspor sebagai penghasil devisa.

Ditambah lagi situasi rasa tidak aman yang tercipta gara-gara berbagai langkah Pemerintah yang dibaca “pasar” sebagai ancaman atas investasi mereka, maka investor secara beramai-ramai manarik uang tunai mereka dengan buru-buru melepas saham. Dan menempatkan uang tunai mereka di luar negeri. Waktu ramai-ramai menarik uang tunai inilah yang kemudian membuat “dollar” menjadi langka. Adalah hukum pasar bila sesuatu barang menjadi “langka” dipasar sedang di pihak lain permintaannya tinggi maka “harga” secara alami akan naik. Itulah kenapa harga dollar naik relatif terhadap nilai rupiah.

Kesimpang-siuran statement Pemerintah pasti tidak memberikan signal baik kepada investor. Ada ketidakpastian investasi di Indonesia, maka hati-hatilah dengan uang Anda! “Is that what we really want?”

Penulis adalah Alumni Asian Institute of Management (AIM) Manila Philippines –tinggal di Timika.

SIMPANG – SIUR

TANGGUNG JAWAB SIAPA ?

20150420_100805

Oleh Alex Runggeary

Diberbagai media juga muncul pandangan kita-kita yang membaca kutipan berita-berita yang ada sangkutan Kisruh Freeport (Anda bisa membaca ini dalam tulisan saya yang lainnya-Kisruh Freeport). Termasuk kutipan berita di Restoran “Daun” tentang penjelasan pihak Freeport dalam hal ini Napoleon Sawai. Beliau menjelaskan tentang peran Freeport turut membangun masyarakat dan punya andil dalam berbagai kegiatan daerah Kabupaten Mimika khususnya dan Papua umumnya.

Teman-teman Papua di Facebook sangat senang dengan berdiri dibelakang Rizal Ramli. Katanya Freeport bertahun-tahun di Papua tidak membangun Papua. Menaggapi Leon Sawai, katanya jangan hanya membanggakan Timika saja, Papua bukan Timika, Papua lebih luas. Bahkan ada nada sindiran dan meremehkan. Dalam hal ini saya sudah luruskan dan kepada teman-teman yang semula nadanya keras, dalam tanggapan mereka berikutnya lebih netral. Walau demikian harus diakui ada kebenaran-kebenaran yang mereka ungkapkan – khususnya sisi gelap Freeport dengan kasusu HAM dan Kekerasan Kemanusiaan di Areal Tambang.

Hampir semua teman-teman yang punya ikatan emosional dengan Freeport, baik karyawan dan yang lainnya extended family cenderung membela Freeport. Walau bagaimanapun sepertinya masih kalah suara dengan banyak orang diluar sana yang tidak senang dengan Freeport. Apalagi Freeport memiliki “sisi kelam” kasus-kasus HAM dan “kekejaman” yang terjadi diseputar areal tambang. Ironisnya sampai saat ini tidak ada penjelasan.

Saya masih percaya bahwa disaatnya nanti “masa-masa kelam kemanusiaan” di aeral Tambang ini bisa terungkap ke permukaan. Sambil memendam “luka dan air mata” mari kita lihat Freeport yang kita benci ini atau juga yang kita cintai ini dari sisi lain.

Ada pemahaman yang dibangun dan diserap dengan mudah tanpa selektif adalah bahwa Freeport turut bertanggung-jawab terhadap pembangunan masyarakat Papua. Tidak hanya masyarakat disekitar tambang saja Pandangan ini mendominasi pandangan dimedia khususnya Facebook. Pandangan ini bisa valid karena memang kebanyakan yang membuat komentar senada dan setujuan berdiri dibelakang Rizal Ramli.

Katanya sudah waktunya Pemerintah mengambil alih dan menyerahkan operasi Freeport kepada BUMN untuk menjalankannya. Kenapa? Iya karena percuma Freeport ada di Tanah Papua tetapi tidak berbuat sesuatu untuk masyarakat Papua. Ingat Papua bukan hanya Timika dan seterusnya.

Ini kali yang ketiga saya jelaslan kedudukan Pemerintah, Perusahaan Tambang dan Masyarakat Setempat. Kajian saya ini berlaku disemua perusahaan tambang diseluruh dunia. Sifat-sifat perusahaan tambang sama dimanapun diseluruh dunia. Ini perlu diingat dan dicamkan.

Perusahaan tambang masuk dengan modal besar mengeruk hasil tambang sebanyak mungkin dan keluar secepat-cepatnya. Itulah kenapa operasi perusahaan tambang 24 jam sehari, tanpa mengenal hari libur, siang dan malam, dan bisa bertahun-tahun. Seharus jangan lama, tetapi siapa yang mau meninggalkan hasil tambang yang didepan mata. Jadi kalau kelamaan disatu negara hanya karena deposit tambang saking banyaknya.

Lantas kenapa ada pernyataan – keluar secepat-cepatnya. Hal ini dipegang teguh oleh perusahaan tambang karena pengalaman diberbagai lokasi tambang khususnya di negera-negara yang kaya akan hasil tambang tertapi situasi politiknya yang labil. Mungkinkan Freeport lagi memasuki masa dimana situasi terakhir ini akan terjadi? Walahualam!

Warga masyarakat setempat adalah warga negara dari negara dimana ada lokasi tambang tersebut berada. Negara diwakili Pemerintah yang memiliki wilayah dimana ditemukan bantuan tambang. Apapun alasannya dan ingat ini tidak akan pernah terjadi, pemerintah menyerahkan warga negaranya untuk dibangun oleh perusahaan tambang. Pembangunan masyarakat setempat adalah tetap akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dari mana sumber-sumber pemerintah mendapatkan uang untuk membangun masyarakatnya adalah dari dana-dana yang dikumpulkan pemerintah lewat pajak dan sumber-sumber lainnya. Maka salah satu sumber dana adalah pajak dari perusahaan tambang. Pajak ini kemudian diblender menjadi satu kesatuan dengan dana-dana dari sumber-sumber lain menjadi yang namanya APBN, kalau di Indonesia.

Persoalannya adalah bagaimana pemerintah bisa mendapat bagian hasil dari perusahaan tambang tidak hanya dalam bentuk pajak tetapi bentuk-bentuk lainnya seperti pengalihan saham atapun bagian porsi yang lebih besar dari keutungan kotor. Praktek yang ada selama ini adalah ada dana 1% dari laba kotor sebelum pajak yang disediakan Freeport sebaga dana kemitraan untuk membantu masyarakat setempat.

Tidak bisa disangkal lagi bahwa khusus untuk Suku Kamoro dan Amungme serta 5 Suku Kekerabatan sudah dapat menikmati bantuan ini walaupun selalu tidak ada merasa cukup. Dengar-dengar juga ada bantuan Freeport menunjang APBD Kabupoaten Timika (?) Salah satu kabupaten di Indonesia dengan APBD triliunan namun kontras dalam kehidupan sehari-hari mansyarakatnya.

Any way, adalah tanggung jawab pemerintah untuk membangun masyarakat lewat dana-dana yang diperoleh dari perusahaan tambang. Kalaupun ada dana seperti 1% diatas adalah hasil upaya masyarakat untuk mendapatkannya.

Kalaupun bagian keutungan Freeport yang diberikan kepada Pemerintah masih sedikit, maka Pemerintah memiliki hak untuk meminta tambahan pada saat perundingan perpanjangan kontrak nanti.

Bila nanti misalnya operasi tambang diambil alih Pemerintah dan menyerahkannya kepada BUMN untuk mengoperasikannya, maka prinsipnya sama. Yang punya warga negara adalah Pemerintah bukan BUMN atau perusahaan tambang. Maka yang bertanggung jawab membangun Masyarakat Papua adalah Pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau selama ini Freeport tidak membangun masyarakat Papua secara keseluruhan, karena memang bukan merupakan bidang tanggung jawabnya.

Penulis adalah Alumni Asian Intsitute of Management (AIM) – Manila – Philippines

TANGGUNG JAWAB SIAPA ?